Melalui Konferensi Pers APBN Kita Edisi Februari 2024 (23/02/2024), Kementerian Keuangan memaparkan penerimaan pajak yang telah diterima di awal tahun 2024. Hingga bulan Januari 2024, penerimaan pajak yang tercatat mencapai Rp149,25 T.
“Ini artinya 7,5% dari target APBN sudah kita kumpulkan,” jelas Sri Mulyani. Jumlah penerimaan pajak yang tercatat terdiri dari PPh Nonmigas mencapai sebesar Rp83,69 T, PPN dan PPnBM sebesar Rp57,76 T, PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp0,81 T, dan PPh Migas sebesar Rp6,99 T.
Dari sisi penerimaan pajak bruto, jumlah ini masih mengalami kenaikan. Jumlah penerimaan pajak bruto di Januari 2024 mencapai Rp180,13 T. Nilai tersebut naik jika dibandingkan dengan Januari 2021 (Rp92,32) dan Januari 2022 (Rp103,80). Namun, jika dibandingkan dengan bulan Januari 2023, jumlah yang tercatat saat ini mengalami penurunan karena pada bulan tersebut pertumbuhan penerimaan cukup tinggi. “Jadi dalam hal ini, penerimaan pajak kita masih tumbuh positif,” tambah Sri Mulyani.
Ditopang PPh Pasal 21 dan PPN
Dari penerimaan pajak yang telah dicatat, jumlah terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. PPN DN berkontribusi sebesar Rp35,6 T, sedangkan PPh Pasal 21 sudah terealisasi sebesar Rp28,3 T.
Dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2024, kinerja PPN masih mengalami tren positif. Tren ini menunjukkan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resiliensi ekonomi Indonesia.
Sri Mulyani menjelaskan tren positif PPh 21 mencerminkan peningkatan utilisasi tenaga kerja dan perbaikan gaji/upah. “Artinya, dengan PPh 21 yaitu pajak karyawan, kalau jumlahnya meningkat, .., kenaikannya cukup tajam, ini berati dari tingkat pasar tenaga kerja, apakah jumlah tenaga kerja meningkat atau gaji serta upah karyawan meningkat sehingga kontribusi dari PPh-nya mengalami kenaikan,” jelasnya.
